SBCNews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Surabaya, Selasa (14/4/2026).
Forum ini menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus merumuskan program prioritas yang adaptif terhadap dinamika global.Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa pembangunan ke depan harus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan pentahelix.
“Melalui Musrenbang RKPD 2027, pembangunan Jawa Timur diarahkan melalui kolaborasi seluruh elemen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan pelayanan dasar, serta penguatan SDM, pangan, dan tata kelola yang adaptif dan berkelanjutan,” ujarnya.Menurut Khofifah, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media menjadi kunci percepatan pembangunan yang merata dan berdaya saing. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan pangan, serta reformasi tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap perubahan global.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta bupati dan wali kota se-Jawa Timur. Sejumlah pejabat pemerintah pusat juga turut memberikan arahan strategis.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy menekankan pentingnya peran daerah dalam menopang pembangunan nasional di tengah ketidakpastian global.
Ia menyebut Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak ekonomi yang membutuhkan perencanaan terintegrasi.Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan melalui digitalisasi sekolah, perluasan akses bantuan pendidikan, serta peningkatan kompetensi guru guna mewujudkan layanan pendidikan yang merata.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk menegaskan bahwa konsistensi antara perencanaan dan penganggaran menjadi faktor penting agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.Selain itu, pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian utama. Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Kementerian PUPR, Krisno Yuwono, menyampaikan bahwa infrastruktur tetap menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen serta menekan angka kemiskinan. Jawa Timur sendiri mencatat tingkat kemantapan jalan di atas 85 persen, melampaui rata-rata nasional.
Namun demikian, ia mengingatkan perlunya perencanaan berbasis data yang akurat serta penanganan berbagai isu strategis, seperti ketimpangan kualitas jalan, pengelolaan sumber daya air, dan persoalan sampah.Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
