SBCNews.id JAKARTA — Belajar dari getirnya masa pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia kian agresif memperkuat benteng ketahanan kesehatan, tidak hanya untuk domestik, tetapi juga di kancah Asia Tenggara. Melalui forum tingkat tinggi yang digelar di Jakarta pada Rabu, pemerintah menegaskan komitmennya untuk membangun ekosistem obat, vaksin, dan alat diagnostik yang mandiri dan anti-rapuh.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa Indonesia dengan populasi mencapai 280 juta jiwa wajib memiliki ekosistem kesehatan yang tangguh. Kemandirian ini krusial agar Indonesia tidak lumpuh di saat gelombang karantina wilayah (lockdown) global kembali terjadi di masa depan.
Lebih dari itu, Menkes Budi menekankan pentingnya solidaritas regional dengan membagikan penguasaan teknologi kesehatan kepada negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.Teknologi ini nggak harus dimonopoli, terutama di bidang kesehatan, justru harus dibagi. Karena mereka berhak untuk hidup. Kalau pandemi terjadi, pasti masing-masing negara ingin menyelamatkan orang-orangnya dulu,” ujar Budi usai menghadiri Forum Tingkat Tinggi Building Regional and Global Health Resilience in ASEAN: Vaccine Manufacturing and Pandemic Preparedness and Response di Jakarta.
Bujuk DEN Setop ‘Bakar Uang’ untuk Impor
Di balik misi kemanusiaan tersebut, ada tantangan besar yang harus dibenahi: ketergantungan impor. Menkes Budi membeberkan bahwa belanja kesehatan Indonesia tergolong besar, secara historis selalu di atas 10 persen per tahun, bahkan menyentuh angka 16 persen pada tahun lalu. Sayangnya, derasnya anggaran tersebut belum optimal mendorong pertumbuhan ekonomi domestik karena sebagian besar mengalir ke luar negeri demi barang impor.
Untuk memutus rantai ini, Budi mengaku telah “membujuk” Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, guna mempercepat hilirisasi sektor kesehatan. Targetnya jelas, mengubah belanja kesehatan menjadi Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Budi mencontohkan ironi obat parasetamol. Meskipun berbahan dasar bensin yang melimpah di Indonesia, hilirisasi kimia hilir belum berjalan. Akibatnya, Indonesia belum bisa mengolah bensin menjadi cumene, lalu menjadi phenol, hingga akhirnya menjadi parasetamol secara mandiri.Tak hanya obat, Indonesia juga masih bergantung pada impor produk turunan darah seperti plasma, albumin, immunoglobulin, hingga Factor VIII dan IX, padahal potensi stok darah dari ratusan juta penduduk sangat masif.
Pabrik Plasma Pertama Siap Beroperasi 2027
Kendati demikian, titik terang mulai tampak. Berkat kolaborasi bersama Luhut Binsar Pandjaitan, Indonesia kini telah berhasil membangun pabrik pengolahan plasma darah pertama.”Tinggal nunggu izinnya, mudah-mudahan 2027 bisa produksi 600 ribu liter per hari, kita nggak usah impor lagi,” tegas Budi optimistis.
Menkes menambahkan, jika hilirisasi sektor kesehatan ini berhasil dieksekusi sepenuhnya, sektor ini akan menjadi motor penggerak baru yang berkontribusi nyata dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.Senada dengan Menkes, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan dukungannya. Menurut Luhut, penguatan di sektor kesehatan tidak hanya menjadi tameng perlindungan warga dari penyakit, melainkan juga instrumen ekonomi yang dampak kesejahteraannya akan langsung dirasakan oleh publik secara luas.
