SBCNEWS.id — Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo mengawali masa tugasnya dengan melakukan koordinasi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Senin (5/10/2026).Dedi menyambangi kantor Kementerian ATR/BPN di Jakarta dan bertemu dengan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi serta percepatan pelaksanaan program Reforma Agraria agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Hari pertama saya bertugas, saya langsung berkoordinasi dengan ATR/BPN. Kita ingin menyatukan langkah dan membangun kerja bersama agar Reforma Agraria benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Dedi seusai pertemuan.Menurut Dedi, BRAN tidak dibentuk untuk berjalan sendiri. Lembaga tersebut akan diarahkan menjadi penggerak kolaborasi lintas sektor dalam menangani berbagai persoalan agraria yang kompleks.Ia menilai Reforma Agraria harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kepastian hukum atas kepemilikan tanah, penyelesaian konflik agraria, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Semangatnya adalah bersama-sama. Reforma Agraria adalah kerja besar yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Orientasi akhirnya adalah masyarakat,” kata Dedi.Tak Hanya Sertifikasi TanahDedi menegaskan Reforma Agraria tidak boleh berhenti pada penataan aset berupa sertifikasi tanah. Program tersebut juga harus dilanjutkan dengan penataan akses agar tanah dapat menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan.Untuk itu, BRAN berkomitmen mendorong hilirisasi melalui pendampingan usaha, penyediaan teknologi, kemitraan, pembiayaan, hingga pembukaan akses pasar bagi masyarakat penerima manfaat.
Dalam pertemuan perdana dengan Kementerian ATR/BPN, sejumlah agenda strategis turut dibahas. Di antaranya evaluasi capaian Reforma Agraria, percepatan penyelesaian sengketa dan konflik agraria, tata kelola Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pengelolaan (HPL), serta penerapan kebijakan One Data Agraria.Dedi mengatakan, data akan menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan langkah penyelesaian persoalan agraria.“Kita akan mendengar masyarakat dan semua pihak. Kita petakan persoalannya, kita lihat datanya, kemudian kita cari solusi terbaik.
Hak masyarakat harus dilindungi dan kepentingan negara juga harus dijaga,” tegasnya.BRAN Tegaskan Tak Ambil Kewenangan ATR/BPNDi tengah munculnya kekhawatiran mengenai potensi tumpang tindih kelembagaan, Dedi memastikan BRAN tidak akan mengambil alih kewenangan Kementerian ATR/BPN.Menurut dia, fungsi administrasi pertanahan tetap berada di bawah ATR/BPN. Sementara BRAN akan memperkuat koordinasi Reforma Agraria melalui kerja bersama lintas sektor.“Kita tidak mengambil kewenangan ATR/BPN. Kita memperkuat sinergi. Administrasi pertanahan tetap berjalan di ATR/BPN, sementara Reforma Agraria kita dorong menjadi kerja bersama lintas sektor,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, BRAN kini memprioritaskan penyusunan Peraturan Presiden mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) lembaga. Tim ad hoc juga disiapkan untuk mengawal sejumlah program yang dinilai mendesak selama masa transisi.Dedi berharap BRAN ke depan dapat berkembang menjadi lembaga yang inklusif, transparan, berbasis data, serta responsif terhadap persoalan masyarakat di lapangan.“BRAN bergerak dengan semangat kolaborasi. Kita ingin memastikan Reforma Agraria tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Dedi.Dilansir dari keterangan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).
