JAKARTA SBCNews.id — Mobilitas masyarakat di berbagai kota besar di Indonesia diprediksi bakal terhambat. Sebanyak 500 ribu pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Garda Indonesia dan berbagai aliansi pengemudi bersiap menggelar aksi mogok massal nasional yang bertajuk “Aksi 205”.
Isu ini langsung menjadi sorotan publik dan menempati jajaran trending topic di mesin pencarian Google. Pasalnya, gerakan ini berpotensi melumpuhkan layanan transportasi andalan masyarakat urban selama satu hari penuh.
Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menegaskan bahwa gangguan layanan tidak dapat dihindari karena besarnya massa yang terlibat, baik yang turun ke jalan maupun yang memilih mogok kerja.“Selasa, 20 Mei, akan jadi momen aksi akbar. Layanan ojol kemungkinan besar terganggu,” kata Igun dalam keterangannya, dikutip dari Antara.
Jabodetabek Lumpuh Total 24 Jam, Demo Berpusat di Istana
Gerakan mogok kerja atau offbid massal ini diproyeksikan paling terasa di wilayah Jabodetabek. Para pengemudi sepakat mematikan aplikasi mereka sejak pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.
Sementara untuk aksi unjuk rasa fisik, ribuan massa akan mengepung tiga titik vital di Ibu Kota Jakarta mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai, yaitu:
- Depan Istana Merdeka
- Gedung DPR RI
- Kementerian Perhubungan
Tak hanya Jakarta, gelombang protes ini bergerak serentak di berbagai kota pelopor ekonomi Indonesia, mulai dari Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Manado, hingga Ambon. Peserta aksi dilaporkan mengalir dari berbagai wilayah penyangga seperti Yogyakarta, Cirebon, Lampung, dan Banten.
Protes Potongan “Mencekik” hingga 50 Persen
Aksi 205 dipicu oleh kekecewaan mendalam para mitra pengemudi terhadap pihak aplikator. Mereka menilai perusahaan penyedia aplikasi telah mengangkangi Kepmenhub KP No. 1001 Tahun 2022 yang membatasi potongan biaya aplikasi maksimal 20%. Pada realitasnya di lapangan, pengemudi mengklaim potongan yang dibebankan membengkak hingga mencapai 50%.
Dalam aksi besar-besaran ini, para pengemudi membawa beberapa tuntutan krusial:
- Dibuatnya payung hukum baru yang memangkas potongan biaya aplikasi menjadi maksimal 10%.
- Revisi tarif dasar yang dinilai sudah tidak relevan dengan biaya operasional.
- Penghapusan sistem yang merugikan driver, seperti sistem aceng, slot, double order, hingga program promo hemat.
“Kami sudah sering demo sejak 2022, tapi tidak pernah ada perubahan. Ini bukan lagi aksi damai biasa,” cetus Igun, menggambarkan kebuntuan negosiasi selama ini.
Aliansi Lintas Sektor dan Imbauan untuk Masyarakat
Gerakan ini murni merupakan koalisi besar. Selain Garda Indonesia, sejumlah komunitas raksasa ikut melebur, seperti APOB, GOGRABBER, TEKAB, SAKOI, hingga GEPPAK (Gerakan Putra Putri Asli Kalimantan).
Pihak panitia menyatakan akan melakukan pendekatan persuasif di lapangan agar pengemudi lain ikut menyolidkan barisan dengan tidak menyalakan aplikasi selama aksi berlangsung.
Menyadari aksi ini akan merepotkan jutaan pengguna setia ojol dan memicu kemacetan parah di jalur-jalur protokol, Garda Indonesia pun menyampaikan permohonan maafnya.
“Kami minta maaf sebelumnya. Aksi ini dilakukan demi memperjuangkan nasib pengemudi,” tutur Igun.Masyarakat yang besok beraktivitas diimbau untuk segera mengantisipasi situasi ini dengan mencari alternatif transportasi publik lain serta mengatur ulang waktu keberangkatan guna menghindari penumpukan kemacetan.
