SBCNews.id — Kesabaran warga Desa Batursari, Kecamatan Batangan, di Pati akhirnya benar-benar mencapai batas. Jalan desa yang rusak parah selama bertahun-tahun tanpa perbaikan memadai kini memicu gelombang protes yang tak lagi bisa dibendung. Tak sekadar keluhan, warga memilih cara yang tak biasa—menanam tebu di tengah jalan sebagai simbol bahwa akses tersebut sudah tak layak disebut jalan.
Aksi tersebut menjadi gambaran nyata kekecewaan yang selama ini terpendam. Bagi warga, kerusakan jalan bukan lagi persoalan kenyamanan, melainkan ancaman serius bagi keselamatan. Kondisi jalan yang berlubang, berlumpur, dan kerap tergenang air saat hujan membuat aktivitas sehari-hari menjadi penuh risiko.
Nurdin, salah satu pemuda setempat, mengungkapkan bahwa situasi ini sudah berlangsung lama tanpa solusi yang jelas. Ia menyebut sejumlah warga bahkan pernah mengalami kecelakaan akibat kondisi jalan yang memburuk.
“Sudah bertahun-tahun rusak dan dibiarkan. Ada yang jatuh sampai bengkak. Kalau hujan, air menggenang bahkan hampir masuk ke rumah warga. Ini bukan lagi soal nyaman, tapi soal keselamatan,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).
Kerusakan tersebut terjadi hampir merata di beberapa wilayah, mulai dari RT 1 hingga RT 5 di sisi utara jalan Pantura. Namun, upaya perbaikan yang dilakukan dinilai tidak serius. Menurut warga, perbaikan hanya dilakukan dengan cara menimbun menggunakan material seadanya, yang justru memperburuk kondisi jalan.
“Cuma diuruk pakai pedel, itu pun sedikit. Bukannya membaik, malah makin licin seperti jalan sawah. Ini solusi atau sekadar formalitas?” sindirnya.
Warga juga menyoroti masalah utama yang dinilai menjadi akar persoalan, yakni saluran drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Saluran yang tersumbat membuat air hujan tidak mengalir, sehingga jalan berubah menjadi genangan lumpur yang berbahaya.
Kekecewaan semakin memuncak ketika muncul komentar di media sosial yang dianggap meremehkan kondisi tersebut. Komentar itu diduga berasal dari seseorang yang memiliki kedekatan dengan aparat desa, sehingga memicu kemarahan warga.
“Komentarnya tidak pantas. Seolah penderitaan warga ini jadi bahan candaan,” tambah Nurdin.
Hal senada disampaikan Revangga Risiki, warga RW 02, yang menilai pemerintah desa tidak menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah yang sudah berlangsung lama.
“Kalau hanya tambal sulam, wajar kalau warga kecewa. Ini bukan masalah baru, tapi tidak pernah diselesaikan tuntas,” katanya.
Sebagai bentuk protes paling keras, warga kemudian menanam tebu di tengah jalan rusak. Aksi ini menjadi simbol sindiran tajam—bahwa jalan tersebut sudah lebih cocok dijadikan lahan pertanian daripada akses umum. Namun, aksi tersebut justru menimbulkan kekecewaan baru setelah tanaman tebu itu dilaporkan hilang, diduga dicabut oleh pihak tak dikenal.
“Protes warga malah dihilangkan. Ini seperti menunjukkan bahwa suara kami tidak dihargai,” ujar Revangga.
Kini, warga tidak lagi hanya menuntut perbaikan jalan. Mereka juga mendesak transparansi dari pemerintah desa terkait penggunaan anggaran, serta meminta solusi nyata yang menyeluruh, bukan sekadar perbaikan sementara.
“Kalau memang tidak ada anggaran, sampaikan secara terbuka. Jangan diam seolah menutup-nutupi. Kami butuh kejelasan,” tegasnya.
Peristiwa ini menjadi cerminan bahwa persoalan infrastruktur desa bukan sekadar soal pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di tengah jalan yang rusak dan genangan yang tak kunjung surut, suara warga kini semakin lantang—menuntut perhatian, keadilan, dan perubahan nyata.
