SBCNews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat sebanyak 162 kejadian bencana melanda wilayahnya sepanjang 1 Januari hingga 12 April 2026. Bencana hidrometeorologi seperti banjir dan cuaca ekstrem masih menjadi ancaman utama yang mendominasi.
Data tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat menerima kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur, Rabu (22/4/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah terus memperkuat sistem penanggulangan bencana secara menyeluruh, mulai dari tahap prabencana hingga pascabencana. “Kami melakukan langkah-langkah strategis, baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Taj Yasin.
Langkah tersebut mencakup penguatan logistik kebencanaan agar distribusi bantuan berjalan cepat dan tepat, serta peningkatan kapasitas daerah melalui penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur penanganan bencana.
Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga terus diperkuat guna memastikan respons yang terpadu dan efektif saat bencana terjadi.
Dalam kesempatan itu, Taj Yasin menyoroti bencana tanah bergerak yang melanda Kabupaten Tegal dan Kota Semarang. Di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, bencana sejak awal Februari 2026 telah merusak ratusan rumah dan infrastruktur warga.
Sementara di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, fenomena serupa terjadi dalam rentang Februari hingga April 2026. Bencana tanah bergerak dinilai membutuhkan perhatian khusus karena berdampak langsung pada hilangnya tempat tinggal masyarakat.
Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menegaskan pihaknya akan membawa persoalan hunian bagi korban ke pemerintah pusat, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Aspirasi ini akan kami sampaikan langsung ke pusat. Kami akan koordinasi dengan BNPB agar penyelesaian hunian yang seharusnya sudah berjalan bisa segera direalisasikan,” katanya.
Pertemuan tersebut juga membahas berbagai upaya mitigasi lanjutan, termasuk rencana pembangunan kolam retensi di Pati dan Kudus, serta kelanjutan proyek tanggul laut di Sayung, Kabupaten Demak.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Komisi VIII DPR RI turut menyalurkan bantuan untuk Jawa Tengah dengan total nilai mencapai triliunan rupiah. Bantuan tersebut meliputi dukungan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sebesar Rp2,76 triliun, sertifikasi halal gratis bagi 95.045 pelaku UMK senilai Rp21,8 miliar, program Baznas Rp4,08 miliar, dukungan BNPB Rp2,3 miliar, serta Dana Alokasi Khusus nonfisik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebesar Rp7,95 miliar.
Dengan meningkatnya frekuensi bencana, Pemprov Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk tidak hanya responsif saat krisis, tetapi juga memperkuat mitigasi guna meminimalkan dampak di masa mendatang.
