SBCNews.id-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur menegaskan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam harus benar-benar berpihak kepada rakyat kecil, bukan sekadar menjadi aturan administratif.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Abrari, menyatakan regulasi tersebut harus menjadi instrumen nyata kehadiran negara dalam memperkuat posisi pelaku usaha skala kecil di sektor perikanan dan pergaraman.
“Regulasi ini harus menjamin keberpihakan. Negara tidak cukup hanya mengatur dan mencatat, tetapi wajib hadir melindungi dan memberdayakan pelaku usaha skala kecil,” ujar Abrari dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Kamis (22/1/2026).
Menurut Abrari, sejak awal pembahasan, DPRD Jawa Timur konsisten mendorong agar norma pelindungan dirumuskan secara tegas, operasional, dan berkelanjutan. Pelindungan tidak boleh berhenti pada bantuan jangka pendek, melainkan mencakup kepastian usaha, dukungan infrastruktur, pendampingan teknis, serta mitigasi risiko.
Selain pelindungan, ia menekankan pentingnya pemberdayaan yang berorientasi pada kemandirian. Pemberdayaan, kata dia, harus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan usaha rakyat, perluasan akses pembiayaan, hingga pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan karakter usaha kecil. “Pemberdayaan bukan sekadar bantuan, tetapi proses membangun kemandirian agar pelaku usaha tidak terus bergantung,” ujarnya.
Abrari juga menyoroti lemahnya koordinasi lintas sektor yang selama ini membuat kebijakan perikanan dan garam kurang efektif. Ia menilai perlu kejelasan pembagian peran antarperangkat daerah agar pelaksanaan perda terintegrasi dengan kebijakan ketahanan pangan, pengelolaan wilayah pesisir, serta pengentasan kemiskinan.
Di sisi lain, ia mengingatkan pembangunan sektor perikanan dan pergaraman harus memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan. Peningkatan produksi, menurutnya, mesti berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem perairan dan pesisir.
Abrari menegaskan Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal perda tersebut, tidak hanya pada tahap pembahasan dan penetapan, tetapi juga dalam pengawasan implementasinya. Ia berharap Perda Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam menjadi instrumen keadilan ekonomi sekaligus memperkuat kedaulatan rakyat di sektor perikanan dan pergaraman Jawa Timur. (*)
