SBCNEWS.id – Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gerakan Ojol Indonesia Bersatu (GOIB) berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menolak kebijakan yang menempatkan pengemudi ojol di bawah naungan Kementerian UMKM.
Kepala Bagian Operasional Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Tribuana Roseno, membenarkan rencana aksi tersebut. Ia menyampaikan bahwa massa GOIB akan menyuarakan penolakan terhadap penetapan pengemudi ojol sebagai bagian dari pelaku UMKM. Untuk menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat, sebanyak 60 personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan disiagakan guna mengamankan jalannya demonstrasi. Pengamanan tersebut juga bertujuan mencegah gangguan arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto selama aksi berlangsung.
Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa pengemudi ojol akan dikategorikan sebagai pelaku UMKM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Kebijakan tersebut disebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan perlindungan yang lebih jelas bagi para pengemudi dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital.
Menurut Maman, pengakuan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro diharapkan dapat memperjelas posisi mereka dalam hubungan kemitraan dengan perusahaan penyedia layanan transportasi daring. Pemerintah juga berharap kebijakan tersebut dapat membuka peluang peningkatan kesejahteraan bagi para pengemudi.
Sementara itu, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menyebut pengakuan tersebut berpotensi memberikan akses pembiayaan bagi pengemudi ojol untuk mendukung kebutuhan usaha dan meningkatkan taraf hidup mereka. Ia menegaskan bahwa hubungan antara pengemudi dan perusahaan platform tetap harus berlandaskan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan. Meski pemerintah menilai kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat bagi pengemudi, rencana demonstrasi GOIB menunjukkan adanya penolakan terhadap penempatan ojol di bawah naungan Kementerian UMKM. Aksi ini menjadi bagian dari dinamika perdebatan mengenai status, perlindungan, dan kesejahteraan pengemudi transportasi daring di Indonesia.
