SBCNews.id — Retakan tanah yang kian melebar di RT 7 RW 1, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, memicu kekhawatiran warga. Jalan lingkungan terputus, rumah-rumah mulai dibongkar, dan sebagian warga terpaksa mengungsi. Di tengah situasi itu, DPRD Kota Semarang mengingatkan pemerintah agar tidak berhenti pada langkah darurat semata.
Anggota DPRD Kota Semarang, Dini Inayati, menegaskan perlunya pemetaan menyeluruh terhadap titik-titik rawan tanah gerak beserta skala risikonya. Dengan peta risiko yang jelas, langkah mitigasi dinilai bisa lebih terarah.
“Kalau sudah dipetakan, mitigasinya jelas. Mana yang cukup edukasi, mana yang perlu relokasi. Jangan hanya penanganan darurat,” kata Dini, Kamis (12/2/2026).
Menurut dia, fenomena tanah gerak merupakan kondisi geologis yang tak sepenuhnya bisa dicegah. Kota Semarang berada di zona pergerakan tanah aktif, sehingga antisipasi teknis dan perencanaan jangka panjang menjadi kunci. Ia menekankan, wilayah berisiko tinggi harus dipertimbangkan untuk relokasi demi keselamatan warga.
Hal senada disampaikan Agus yang menjelaskan adanya garis patahan membentang dari wilayah Dewi Sartika, Sampangan, Jalan Prof. Sugiyopranoto, area jalan tol, Gombel, hingga Jangli. Jalur pergerakan tanah itu diperkirakan terus tersambung ke arah Sigar Bencah.
Sementara itu, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, mulai mewacanakan relokasi bagi warga Kampung Sekip, Kelurahan Jangli. Namun, ia mengakui rencana tersebut membutuhkan perencanaan matang karena muncul dinamika pro dan kontra di tengah masyarakat.
“Perencanaan (relokasi). Ya, harus diungsikan. Harus diungsikan. Itu penting banget ya,” ujar Agustina menanggapi situasi darurat di lapangan.
Di tingkat warga, dampak tanah gerak sudah terasa nyata. Ketua RT 7 RW 1 Jangli, Joko Sudaryono, melaporkan retakan tanah terus bertambah dan telah memutus akses kendaraan bermotor. Radius terdampak mencapai sekitar 70 meter dan masih berada di wilayah RT setempat.
Total terdapat 15 rumah terdampak. Dua rumah milik Slamet Riyadi dan Budi Darminto bahkan mulai dibongkar secara gotong royong untuk menyelamatkan material bangunan sebelum kerusakan semakin parah.
“Radius terdampak kurang lebih 70 meter. Tapi masih di wilayah RT 7 RW 1. Saat ini BPBD juga telah mendirikan tenda pengungsian yang diperuntukkan bagi warga terdampak,” kata Joko.
Di tengah retakan yang terus menganga, warga kini menanti kepastian langkah pemerintah. Bagi mereka, keselamatan menjadi prioritas. Namun, keputusan relokasi bukan perkara sederhana—menyangkut rumah, kenangan, dan sumber penghidupan yang telah lama melekat.
Tanah mungkin terus bergerak, tetapi tuntutan akan solusi permanen kian menguat. Pemerintah dituntut tak sekadar sigap saat darurat, melainkan juga cermat membaca risiko dan berani mengambil keputusan jangka panjang.
Sumber:Kompas.com
