SBCNews.id – Dinamika menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 kembali menjadi perhatian. Sebuah rekaman video yang beredar di media sosial memunculkan dugaan adanya pengondisian dukungan terhadap mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) di Palembang, Sumatera Selatan.
Rekaman yang beredar tersebut memperlihatkan penuturan seorang pria mengenai pertemuan sejumlah pengurus NU yang disebut berlangsung di sebuah hotel. Dalam keterangannya, para pengurus dikabarkan dipanggil secara bergantian untuk membahas dokumen usulan AHWA.
Dokumen yang disebut telah disiapkan sebelumnya itu diklaim diminta untuk ditandatangani dan dibubuhi stempel organisasi. Persoalan kemudian muncul ketika disebut ada pengurus yang tidak membawa stempel.
Dalam rekaman, pria tersebut menyebut stempel kemudian disediakan di lokasi. Ia juga mengatakan dokumen dibuat dalam beberapa rangkap untuk kebutuhan masing-masing pihak.
Dugaan Keabsahan Stempel Dipertanyakan
Isi rekaman turut menyinggung penggunaan stempel pada dokumen dukungan AHWA. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai prosedur administrasi dan keabsahan dokumen yang akan digunakan dalam tahapan Muktamar.
Selain persoalan stempel, narasi dalam rekaman juga mempertanyakan waktu pembuatan maupun pengesahan dokumen. Hal itu dinilai perlu mendapat penjelasan agar tidak menimbulkan polemik dalam proses verifikasi.
Rekaman tersebut juga memuat klaim mengenai pemberian sejumlah uang kepada peserta pertemuan. Dalam penuturan yang beredar, uang itu disebut sebagai biaya transportasi atau bentuk apresiasi, bukan pemberian yang berkaitan dengan praktik suap.
Namun, informasi tersebut masih sebatas klaim dalam rekaman dan belum mendapatkan konfirmasi dari pihak-pihak yang disebut.
Nama Sulaiman Tanjung Disebut
Nama Sulaiman Tanjung turut muncul dalam penuturan di dalam video. Seorang pria yang disebut memiliki kemiripan dengan Sulaiman diklaim berada dalam rangkaian pemanggilan pengurus.
Meski demikian, identitas sosok dalam rekaman serta keterlibatannya dalam proses tersebut belum dapat dipastikan secara independen.
Karena itu, berbagai tudingan yang muncul, termasuk mengenai dugaan pengondisian dukungan, penggunaan stempel, hingga pemberian uang, masih membutuhkan klarifikasi dari pihak terkait.
Muktamar NU merupakan forum penting dalam menentukan arah organisasi. Karena itu, transparansi dan keterbukaan dalam setiap proses menjelang pelaksanaan Muktamar menjadi hal yang dinilai penting untuk menjaga kepercayaan dan soliditas internal.
Hingga berita ini ditulis, belum ada klarifikasi resmi dari Panitia Muktamar NU ke-35 maupun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait isi rekaman tersebut.
Publik masih menunggu penjelasan resmi untuk memastikan konteks sebenarnya dari pertemuan yang terekam serta memastikan apakah informasi yang beredar sesuai dengan fakta di lapangan.
