SBCNews.id JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengkaji penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun. Pramono menyambut baik langkah tersebut dan meminta proses kajian segera diselesaikan.
Hal itu disampaikan Pramono usai meresmikan sistem pembayaran tiket menggunakan kartu kredit nirsentuh atau EMV Contactless di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).
“Kalau dilakukan kajian, kami terima kasih kepada Menteri Keuangan, mohon kajiannya disegerakan,” kata Pramono.
Sebelumnya, Pramono mengusulkan penerbitan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan di Jakarta. Instrumen tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai proyek strategis tanpa sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Namun, rencana penerbitan obligasi daerah harus melalui persetujuan dan kajian pemerintah pusat, termasuk Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mempertanyakan alasan Pemprov DKI Jakarta menerbitkan obligasi. Menurutnya, kondisi keuangan DKI Jakarta masih cukup kuat dan memiliki dana yang belum terserap.
“Saya belum tahu, itu buat apa terbitkan obligasi? Kan uangnya banyak, masih berapa triliun itu nggak kepakai,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Kamis (23/7/2026).
Meski demikian, Purbaya menilai kondisi keuangan DKI Jakarta masih aman. Ia menyatakan akan mengecek kembali alasan dan kebutuhan penerbitan obligasi tersebut bersama pihak terkait.
Rencana obligasi daerah ini pun masih menunggu hasil kajian pemerintah pusat sebelum dapat direalisasikan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan Jakarta.
