SBCNews.id – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Gaza di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026). Forum tersebut merupakan inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Selain menghadiri pertemuan BoP, Prabowo juga akan melanjutkan agenda bilateral dengan menandatangani kesepakatan tarif dagang bertajuk Agreement on Reciprocal Trade (ART) bersama pemerintah AS.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa penandatanganan kerja sama tarif menjadi agenda tambahan yang telah dikoordinasikan kedua negara.“Menghadiri undangan meeting BoP, kemudian juga atas koordinasi kedua negara, salah satu tambahan agendanya adalah insya Allah akan ada penandatanganan mengenai tarif dagang dengan pemerintah AS,” ujar Prasetyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Ia menegaskan, penandatanganan kerja sama tarif direncanakan berlangsung setelah agenda BoP rampung.
Picu Perdebatan di Dalam NegeriKeputusan Indonesia bergabung dan kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam BoP memicu perdebatan di dalam negeri. Sejumlah pihak menilai langkah tersebut berpotensi membawa konsekuensi politik dan diplomatik yang signifikan, terutama terkait posisi Indonesia dalam isu Palestina dan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Beberapa pekan sebelum keberangkatan ke Washington, Prabowo memanggil sejumlah mantan menteri dan wakil menteri luar negeri serta diplomat senior ke Istana Merdeka. Istana menyebut pertemuan itu membahas arah kebijakan global Indonesia.Salah satu tokoh yang memberikan catatan kritis adalah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Dalam analisis kebijakannya, Dino menyoroti sejumlah aspek BoP, mulai dari mandat yang dinilai berbeda dari PBB, kepemimpinan Trump tanpa batas waktu, hingga keterlibatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sementara Palestina tidak memiliki representasi dalam dewan tersebut.
Dino mengingatkan, apabila BoP melenceng dari prinsip hukum internasional atau mengecilkan peran PBB, Indonesia sebaiknya mempertimbangkan untuk keluar. Ia juga menegaskan agar pemerintah tidak menyetujui kewajiban iuran sebesar 1 miliar dolar AS untuk status keanggotaan permanen.
Menurutnya, angka tersebut jauh melampaui kontribusi Indonesia di berbagai forum internasional, bahkan setara dengan puluhan tahun iuran Indonesia di PBB.
Strategi “Berada di Dalam Ruangan”Di sisi lain, argumentasi utama pemerintah adalah pentingnya Indonesia berada di dalam forum pengambilan keputusan global. Dengan dinamika baru yang dibentuk AS melalui BoP, pemerintah menilai kehadiran Indonesia dapat memastikan kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri tetap terjaga.
Pertemuan di Washington ini pun dipandang sebagai momen krusial, tidak hanya bagi posisi diplomatik Indonesia dalam isu Gaza, tetapi juga bagi hubungan dagang bilateral melalui kesepakatan tarif ART yang akan diteken kedua pemimpin negara.
Langkah dan pernyataan Presiden Prabowo di AS diperkirakan akan menjadi sorotan, baik di kancah internasional maupun dalam dinamika politik domestik.
