SBCNews.id – Pemerintah terus melakukan pembersihan dan evaluasi ketat terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 24 April 2026, sebanyak 1.789 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia masih dikenai sanksi penghentian operasional sementara.Langkah tegas ini diambil menyusul temuan berbagai pelanggaran fatal di lapangan, mulai dari kasus keracunan makanan hingga fasilitas dapur yang jauh dari standar higienis.Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, menegaskan bahwa sanksi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas layanan bagi masyarakat. Meski angka ini sudah menurun dari sebelumnya yang sempat menyentuh angka 3.000 unit, evaluasi mendalam tetap dilakukan bagi SPPG yang “raport merah”.
“Memang ada beberapa (SPPG) yang mungkin sulit diperbaiki dalam waktu singkat. Nah, itu yang perlu dikonsultasikan, apakah perlu dicarikan lokasi lain atau bagaimana. Hal ini akan didiskusikan lebih lanjut dengan Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Nani dalam keterangannya, Senin (27/4/2026).
Titik Terang Lewat ‘National Command Center’
Di tengah upaya pembenahan ribuan unit pelayanan tersebut, pemerintah juga bergerak cepat memperkuat pengawasan dengan teknologi. Sebuah pusat kendali nasional atau National Command Center tengah dipersiapkan dan ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan Mei mendatang.Pusat kendali yang akan bermarkas di Kemenko Pangan ini berfungsi sebagai “mata dan telinga” pemerintah untuk memantau pelaksanaan program MBG secara real-time di seluruh pelosok Indonesia.“Rencananya Insyaallah di-launching 17 Mei. Keberadaan command center ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar insiden seperti keracunan atau ketidakhigienisan tidak terulang kembali,” tambah Nani.
Tantangan Standardisasi
Kasus penghentian operasional 1.789 SPPG ini menjadi alarm bagi penyedia layanan untuk tidak main-main dengan standar keamanan pangan. Pemerintah memberikan sinyal kuat bahwa kuantitas distribusi tidak boleh mengorbankan kualitas kesehatan bagi penerima manfaat.Integrasi antara evaluasi lapangan oleh BGN dan pengawasan terpusat melalui Command Center diharapkan mampu menjadi solusi permanen dalam menjaga keberlanjutan program strategis nasional ini.
