DKI Jakarta, SBCNEWS.ID – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, data nilai tukar barang keperluan pokok yang dimaksud akurat, objektif, lalu kredibel adalah fondasi utama di menjaga stabilitas nilai nasional, sekaligus komponen penting pada pengendalian inflasi.
Dalam membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok ke Bandung, Jawa Barat, Kamis, Budi menyampaikan data nilai tukar barang keperluan pokok ini menjadi acuan pemerintahan pada menentukan kebijakan tepat untuk menggalang Indonesia maju.
“Data yang mana valid serta dapat dipertanggungjawabkan adalah kunci. Tanpa kredibilitas data, kebijakan tidaklah akan tepat sasaran. Kita ingin seluruh serangkaian pemantauan tarif lebih besar terintegrasi, cepat, juga responsif,” ujar Budi pada keterang ke Jakarta, Jumat.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus menggalakkan standar pelaporan yang seragam, peningkatan kompetensi kontributor di dalam daerah, dan juga digitalisasi sistem pencatatan tarif di dalam bursa rakyat.
Menurut Budi, kredibilitas data Sistem Pemantauan Pasar lalu Kebutuhan Pokok (SP2KP) akan menentukan langkah di mengantisipasi gejolak harga. Karena itu, integritas lalu ketepatan data berubah jadi tanggung jawab sama-sama antara pusat serta daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarinstansi, antara lain dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri, serta otoritas Daerah.
Data SP2KP yang sudah pernah digunakan pada 142 rapat pengendalian inflasi, terbukti berubah jadi navigasi utama pada merumuskan langkah penanganan nilai tukar juga distribusi pangan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Shofwan di laporannya mengungkapkan, SP2KP pada masa kini sudah melibatkan 38 provinsi serta 514 kabupaten/kota dengan tingkat pelaporan mencapai 93 persen.
Capaian ini berubah menjadi bukti kuat bahwa kerja sejenis pusat lalu area mampu memunculkan data yang dimaksud kredibel untuk menyokong upaya pengendalian pemuaian nasional.
“Seluruh capaian yang dimaksud juga tiada terlepas dari dukungan kemudian pendampingan BPS, khususnya Direktorat Statistik Harga, sehingga kegiatan statistik sektoral SP2KP memperoleh predikat ‘layak’ lalu telah dilakukan digunakan pada lebih tinggi dari 142 rapat koordinasi pengendalian naiknya harga di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Meski demikian, Iqbal menambahkan, beberapa tantangan ke depan bermetamorfosis menjadi perhatian bersama, teristimewa terkait peningkatan kualitas data, penguatan (SDM) pemantau harga, juga integrasi sistem menuju satu data nasional.
Pembinaan lalu verifikasi dinas perdagangan area akan terus diperkuat agar data benar-benar mencerminkan keadaan riil ke pangsa rakya
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Artificial Intelligence dalam platform web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.
