SBCNews.id MAKASSAR – Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di sejumlah Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan (Sulsel) terpaksa ditunda dan tidak dapat digelar secara serentak. Masalah utama yang mengganjal program ini adalah krisis pemenuhan air baku yang belum memadai untuk mendukung operasional sekolah.
Kendala infrastruktur utilitas dasar ini berdampak pada sembilan Sekolah Rakyat di Sulsel yang telah memiliki bangunan permanen.
“Rata-rata yang terlambat MPLS ini kan masalah air. Hampir semua yang terlambat itu masalah air, karena tidak cukup air yang bisa digunakan. PDAM juga tidak bisa distribusi air, karena bangunannya yang luar biasa besar,” ungkap Kepala Dinas Sosial Sulsel, Malik Faisal, di Makassar, Rabu (22/7/2026).
Jadwal MPLS Bergeser hingga Agustus
Akibat kendala teknis tersebut, jadwal MPLS di sembilan Sekolah Rakyat terpaksa disesuaikan secara bertahap:
- Sudah Melaksanakan MPLS: Kabupaten Sinjai, Kabupaten Takalar, dan Kota Makassar.
- Dijadwalkan 31 Juli: Kabupaten Soppeng, Bone, Wajo, Tana Toraja, dan Barru.
- Mundur hingga Agustus: Beberapa sekolah lainnya yang masih merampungkan sarana air.
Menurut Malik, penundaan jadwal MPLS ini bukan hanya terjadi di wilayah Sulawesi Selatan, melainkan menjadi dinamika yang merata di seluruh Indonesia.
Selain fokus mengatasi krisis air baku, pihak Dinas Sosial dan pengelola terus mematangkan kesiapan asrama, ruang kelas, kantin, hingga pemenuhan tenaga pengajar seiring melonjaknya kuota siswa di tahun kedua penerimaan peserta didik.
Mitigasi Air Tangki dan Kekurangan Tenaga Pengajar
Kondisi ini dibenarkan oleh Kepala Sekolah Rakyat (SR) Wajo, Asri. Jelang pelaksanaan MPLS pada akhir bulan ini, pihaknya harus menyiapkan skenario darurat karena sumber air utama yang ada belum optimal.
“Kita ada sumur, tetapi dangkal, sehingga diantisipasi lewat bantuan PDAM untuk pengadaan pengantaran air dengan mobil tangki,” jelas Asri.
SR Wajo sendiri saat ini menampung 95 siswa eksisting dan bersiap menerima 270 siswa baru yang terbagi dalam jenjang SD, SMP, dan SMA (masing-masing 90 siswa per jenjang). Penjangkauan calon siswa dilakukan langsung oleh pekerja sosial Kementerian Sosial (Kemensos) RI ke rumah-rumah warga.
Di sisi lain, masalah belum berhenti pada infrastruktur air. Pihak SR Wajo juga berpacu dengan waktu untuk memenuhi kebutuhan 18 tenaga pengajar, dengan rincian 6 guru SD, 6 guru SMP, dan 6 guru SMA.
Guna mengatasi kekurangan tersebut, SR Wajo telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk memobilisasi guru tamu serta melakukan simulasi jadwal mengajar demi menjamin keamanan dan kenyamanan proses belajar mengajar siswa.
