SBCNEWS.id – Sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka mendatangi Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10/2026), untuk menyuarakan persoalan dapur yang belum beroperasi hingga perubahan skema insentif.
Dilansir dari Kompas, para mitra membawa lima tuntutan dalam aksi tersebut. Mereka meminta keberlanjutan Program MBG, pencabutan moratorium SPPG, penyelesaian persoalan investasi dan operasional SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah terpencil.
Selain itu, massa meminta adanya perlindungan hukum dan kesetaraan posisi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan mitra. Mereka juga menuntut agar skema insentif awal sebesar Rp6 juta per hari selama masa transisi satu tahun dikembalikan.
Dapur Sudah Siap, tetapi Belum Bisa Beroperasi
Perwakilan Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Wilayah 3T (APGI3T), Jawel Husin, mengatakan aksi tersebut dilakukan karena masih banyak dapur SPPG yang telah disiapkan tetapi belum dapat menjalankan kegiatan operasional.
Menurut Jawel, para mitra sebenarnya telah mempersiapkan fasilitas sesuai kebutuhan. Namun, mereka masih menghadapi ketidakjelasan terkait pendanaan dan proses aktivasi dapur.
Persoalan tersebut dinilai semakin berat karena sebagian mitra telah mengeluarkan modal dalam jumlah besar sebelum dapur dapat digunakan untuk menjalankan program MBG.
Salah seorang mitra SPPG, Putri Amara, mengungkapkan ada mitra yang harus menunggu hingga sekitar 10 bulan tanpa kepastian kapan dapur mereka dapat mulai beroperasi.
Kondisi tersebut membuat modal yang telah dikeluarkan menjadi tertahan. Putri menyebut tidak semua mitra memiliki dana pribadi sehingga sebagian harus mencari pembiayaan dari bank, menggadaikan aset, atau meminjam kepada keluarga.
Menurutnya, pembangunan dapur SPPG dapat membutuhkan modal sekitar Rp1,5 miliar hingga lebih dari Rp2 miliar, terutama bagi mitra yang fasilitasnya sudah selesai dibangun tetapi belum mendapatkan kepastian operasional.
Perubahan Insentif Jadi Sorotan
Selain masalah dapur yang belum berjalan, perubahan skema insentif juga menjadi perhatian para mitra.
Putri menjelaskan, dana operasional sebesar Rp6 juta per hari yang sebelumnya diterima bukan semata-mata keuntungan bersih. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pengelolaan dapur dan kebutuhan operasional, sekaligus menjadi bagian dari perhitungan pengembalian modal yang telah dikeluarkan mitra.
Ia menyebut berdasarkan petunjuk teknis yang dipahaminya, proses pengembalian modal dapat membutuhkan waktu sekitar dua hingga dua setengah tahun.
Para mitra, kata Putri, pada dasarnya mendukung pelaksanaan Program MBG. Namun, mereka meminta persoalan tata kelola dan mekanisme operasional diselesaikan agar investasi yang sudah dikeluarkan tidak semakin terbebani.
Minta Perubahan Aturan Tidak Mendadak
Putri juga menyoroti perubahan aturan yang dinilai terjadi dalam waktu relatif cepat. Menurutnya, mitra tidak menolak adanya regulasi baru selama aturan tersebut ditujukan untuk memperbaiki pelaksanaan program.
Namun, perubahan kebijakan dinilai perlu disertai sosialisasi dan masa penyesuaian yang memadai agar para pengelola dapur dapat mempersiapkan operasional.
Ia juga mencontohkan adanya pengalaman penangguhan operasional atau suspend pada salah satu dapur yang dikelolanya.
Aksi di depan Gedung DPR RI tersebut menjadi wadah bagi para mitra untuk meminta kejelasan mengenai keberlanjutan operasional dapur, mekanisme pendanaan, perlindungan bagi mitra, serta kepastian skema insentif dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
