Wantimpres menyoroti penyelesaian persoalan Papua, ancaman siber, serta ketahanan energi dan pangan.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo menegaskan bahwa penguatan keamanan nasional harus berjalan beriringan dengan keadilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, prinsip tersebut perlu menjadi bagian dari langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas nasional.
Penegasan itu disampaikan Bamsoet dalam Rapat Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wantimpres RI di Jakarta, Rabu. Rapat tersebut dihadiri Koordinator Bidang Polhukam Wantimpres Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar, Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, Letjen TNI (Purn.) Ida Bagus Purwalaksana, Anwar Usman, Margarito Kamis, Rocky Gerung, dan Mohammad Hatta.
Bamsoet mengatakan komitmen menjaga stabilitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat perlu diperkuat melalui kebijakan yang tepat sasaran dan terkoordinasi. Ia menilai keamanan tidak cukup dipahami hanya melalui aspek penegakan hukum dan pengendalian ancaman, tetapi juga harus diwujudkan lewat pelayanan publik serta pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Pendekatan kemanusiaan untuk Papua
Salah satu agenda utama rapat ialah membahas penyelesaian persoalan Papua. Bamsoet mendorong pendekatan yang mengutamakan kemanusiaan, dialog, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan.
Ia menyebut pemerintah telah membangun fondasi pembangunan Papua melalui kebijakan otonomi khusus, pembangunan infrastruktur, serta penguatan pelayanan publik. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2021, alokasi dana otonomi khusus ditingkatkan menjadi 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional.
Namun, ia menilai pelaksanaan pembangunan masih menghadapi tantangan berupa kondisi geografis, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, dan ketimpangan pembangunan. Data Badan Pusat Statistik yang dikutip Bamsoet menunjukkan tingkat kemiskinan di Papua Pegunungan pada September 2025 mencapai 27,21 persen.
Karena itu, ia meminta efektivitas dana otonomi khusus diperkuat melalui pengawasan berbasis hasil. Penggunaan dana tersebut, antara lain, diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan, memberdayakan ekonomi masyarakat adat, serta membangun infrastruktur dasar hingga wilayah terpencil.
Bamsoet juga mendorong perluasan dialog dengan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat Papua. Menurut dia, keterlibatan berbagai unsur masyarakat penting agar keamanan, kepercayaan publik, dan kesejahteraan dapat tumbuh bersama.
Perlindungan warga dan penguatan ekonomi lokal
Selain pembangunan, Bamsoet menekankan pentingnya perlindungan masyarakat sipil dan penegakan hukum yang profesional. Ia mendorong koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat lokal.
Sinergi tersebut dinilai diperlukan untuk mencegah kekerasan, melindungi warga yang terdampak konflik, dan mempercepat pemulihan pelayanan publik. Program pembangunan juga diharapkan mencakup penguatan ekonomi lokal, pengembangan pertanian, peningkatan keterampilan generasi muda, serta perluasan akses pasar bagi produk masyarakat Papua.
Bamsoet menilai stabilitas politik dan keamanan akan lebih kuat apabila masyarakat merasakan manfaat pembangunan dan memperoleh perlakuan hukum yang adil. Untuk itu, reformasi hukum, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik perlu disertai pengawasan yang terukur.
Ancaman siber dan ketahanan nasional
Rapat Wantimpres turut membahas reformasi hukum, pemberantasan korupsi, keamanan siber, ketahanan energi dan pangan, serta perkembangan geopolitik global yang berdampak terhadap Indonesia.
Dalam isu keamanan siber, Bamsoet mendorong peningkatan kesiapsiagaan pemerintah terhadap ancaman digital dan gangguan pada infrastruktur strategis. Ia mengutip data Badan Siber dan Sandi Negara yang mencatat sekitar 5,16 miliar anomali lalu lintas internet sepanjang 2025.
Menanggapi kondisi tersebut, ia meminta penguatan standar keamanan sistem elektronik vital, audit berkala, serta koordinasi antara BSSN, BIN, Polri, TNI, dan Kementerian Komunikasi dan Digital.
Di sektor energi dan pangan, perhatian diarahkan pada pengawasan distribusi bahan bakar minyak, penguatan cadangan pangan, dan pemantauan pasokan sampai ke daerah. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Bamsoet menekankan perlunya sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap berbagai ancaman nasional. Dengan pembagian tugas antarinstansi yang jelas dan pemanfaatan teknologi, pemerintah diharapkan dapat mencegah gangguan sejak awal tanpa menghambat pelayanan publik maupun kegiatan ekonomi.
