SBCNEWS.id— Pemerintah Provinsi Jawa Barat melibatkan sekitar 25.000 mahasiswa untuk membantu mengatasi persoalan sampah di kawasan Bandung Raya. Puluhan ribu mahasiswa tersebut akan turun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi sekaligus mendampingi warga dalam mengelola sampah rumah tangga dari sumbernya.
Program yang berlangsung selama tiga bulan mulai Oktober 2026 itu akan melibatkan mahasiswa di 52 kecamatan kawasan Bandung Raya. Kegiatan tersebut juga dikonversi setara dengan 10 SKS akademis.
Dilansir dari ANTARA, program ini ditargetkan mampu mengurangi timbulan sampah harian Bandung Raya hingga 20 persen, atau sekitar 1.000 ton sampah per hari, sebelum masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan program tersebut merupakan upaya penanganan sampah berbasis rekayasa sosial (social engineering). Konsep itu sebelumnya telah diuji coba di Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, dengan melibatkan sekitar 500 mahasiswa.
Hasil uji coba tersebut menunjukkan adanya pengurangan sampah hingga 20 persen sekaligus peningkatan pemilahan sampah di tingkat masyarakat.
“Targetnya adalah mengurangi sampah dari sumbernya hingga 20 persen. Jika target tersebut tercapai, dari sekitar 5.000 ton sampah yang dihasilkan Bandung Raya setiap hari, sekitar 1.000 ton dapat ditekan sebelum mencapai TPA Sarimukti,” ujar Herman.
Dalam pelaksanaannya, mahasiswa akan dibekali modul edukasi serta perangkat digital. Mereka akan mendampingi masyarakat agar mampu memilah sampah sejak dari rumah, terutama memisahkan sampah organik dan anorganik.
Pemilahan tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai fasilitas pengolahan sampah, seperti TPS 3R, Refuse Derived Fuel (RDF), hingga budidaya maggot, agar dapat beroperasi secara lebih optimal.
Pengurangan sampah dari hulu juga menjadi bagian penting dari upaya Pemprov Jawa Barat memperpanjang masa operasional TPA Sarimukti hingga Desember 2029. Langkah tersebut dilakukan sembari menunggu pengoperasian penuh TPPAS Waste to Energy Legok Nangka yang ditargetkan berjalan pada 2030.
Herman menegaskan, persoalan sampah tidak dapat lagi hanya mengandalkan pola lama berupa pengangkutan sampah dari rumah menuju TPA. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat dan keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci dalam mengatasi persoalan tersebut.
“Sehebat apa pun teknologinya, kuncinya tetap human capital, sumber daya manusia. Urusan perilaku tidak seperti membalikkan telapak tangan, tetapi harus dilakukan,” kata Herman.
Ia menambahkan, penanganan sampah kini bukan sekadar persoalan tugas dan fungsi pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama masyarakat.
“Ini bukan lagi sekadar tugas dan fungsi. Ini sudah soal harga diri kita,” tegasnya.
