SBCNews.id– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kesehatan kinerja pemerintah di tingkat daerah. Dalam sistem otonomi daerah, setiap kepala daerah memegang kunci penting yang secara akumulatif membentuk rapor pemerintah pusat.
Hal tersebut ditegaskan Tito dalam ajang bergengsi National Governance Awards 2026 yang digelar di The Ritz-Carlton, Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Agregasi Kinerja Nasional
Menurut Tito, kewenangan besar yang diberikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) melalui otonomi daerah menjadikan kinerja daerah sebagai variabel penentu capaian nasional. Ia mengingatkan bahwa kegagalan satu daerah saja dapat memberikan dampak negatif bagi citra Indonesia secara keseluruhan.
“Nah ini challenge-nya di situ, karena semua daerah-daerah ini satu saja yang kinerjanya anjlok bisa mempengaruhi kinerja nasional,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/4/2026).
Membangun Budaya Kompetisi
Mengingat latar belakang kepala daerah yang sangat beragam, Kemendagri terus merumuskan cara paling efektif untuk memastikan seluruh Pemda bergerak searah dengan standar optimal. Salah satu strategi yang dinilai paling ampuh adalah menciptakan iklim kompetitif antarkepala daerah.
Tito menjelaskan bahwa mekanisme reward and punishment (penghargaan dan sanksi) telah terbukti mampu memotivasi para pemimpin daerah untuk menunjukkan performa terbaik mereka.Berbagai upaya dilakukan melalui pembinaan formal maupun informal. Namun salah satu yang efektif adalah membangun iklim kompetitif antarkepala daerah,” tegasnya.
Fungsi Penghargaan sebagai Motivasi
Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan bahwa ajang penghargaan seperti National Governance Awards bukan sekadar seremoni. Acara ini berfungsi sebagai sarana untuk menampilkan sosok kepala daerah berprestasi ke panggung nasional, sekaligus menjadi standar acuan bagi daerah lain untuk saling berpacu dalam prestasi.
Dengan adanya iklim persaingan yang sehat, Kemendagri berharap disparitas kinerja antarwilayah dapat diperkecil, sehingga target-target pembangunan nasional tahun 2026 dapat tercapai secara merata dari Sabang hingga Merauke.
