SBCNews.id – Pemerintah terus mengakselerasi transformasi digital sebagai strategi utama meningkatkan efisiensi layanan publik. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar modernisasi sistem, melainkan instrumen penting untuk menekan kebocoran anggaran dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Sejalan dengan arahan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menegaskan pentingnya integrasi lintas sektor dalam setiap inisiatif digital pemerintah. Menurutnya, program transformasi digital harus saling terhubung dan tidak berjalan secara terpisah.
“Ke depan, seluruh layanan digital, termasuk perlindungan sosial, akan terintegrasi dalam portal layanan publik terpadu untuk memudahkan masyarakat,” ujar Rini dalam rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Integrasi Layanan hingga Siklus Hidup Masyarakat
Pemerintah menargetkan layanan digital terintegrasi dalam satu ekosistem yang mencakup seluruh siklus hidup masyarakat. Portal Layanan Publik Nasional, INAku, akan menjadi pusat integrasi berbagai layanan tersebut.
Langkah ini juga diharapkan mampu memangkas proses birokrasi, meningkatkan transparansi seleksi penerima bantuan sosial, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk mengakses dan mengajukan layanan secara mandiri.
Ketua KPTDP sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan, menilai kolaborasi antarinstansi selama ini menunjukkan progres positif. Ia menyoroti digitalisasi bantuan sosial sebagai contoh nyata pemanfaatan teknologi untuk menyelesaikan persoalan klasik.
Uji Coba Bansos Digital Tunjukkan Hasil Positif
Uji coba digitalisasi bantuan sosial yang dilakukan di Banyuwangi menunjukkan hasil signifikan. Program ini berhasil menurunkan tingkat kesalahan penyaluran (exclusion error) secara drastis.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan tingkat exclusion error pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Banyuwangi turun dari 77,7 persen menjadi 28,2 persen.
“Ini menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan akurasi data penerima bantuan secara signifikan,” ujarnya.
Ke depan, pemerintah berencana memperluas implementasi program ini ke 42 kabupaten/kota dengan tetap memperhatikan kesiapan teknis dan regulasi.
Keamanan Data dan Infrastruktur Jadi Prioritas
Selain integrasi sistem, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada keamanan data. Penguatan peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dinilai penting untuk melindungi data masyarakat.
Pengembangan identitas digital, pertukaran data, serta sistem pembayaran digital juga akan terus diperkuat sebagai bagian dari Digital Public Infrastructure (DPI).
Dengan orkestrasi lintas sektor yang semakin solid, transformasi digital diharapkan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan layanan publik yang cepat, transparan, dan tepat sasaran di Indonesia.
