SBCNews.id – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, menegaskan bahwa pengelolaan sampah di ibu kota membutuhkan transformasi menyeluruh di tengah kondisi darurat yang semakin mendesak.
“Jakarta tidak bisa lagi bergantung pada TPST Bantargebang. Kita sedang menghadapi kondisi darurat pengelolaan sampah,” ujar Nabilah di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, situasi kian genting setelah adanya surat dari Kementerian Lingkungan Hidup yang mewajibkan penghentian praktik open dumping paling lambat Agustus 2026. Selain itu, distribusi sampah ke Bantargebang juga akan dibatasi hanya 50 persen, sehingga menambah tekanan pada sistem pengelolaan yang sudah terbebani.
Nabilah menjelaskan, volume sampah yang terus meningkat tidak sebanding dengan kapasitas pengolahan yang tersedia. Sistem yang berjalan saat ini pun dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan secara tuntas, terutama di sektor hilir.
Ia menekankan bahwa solusi tidak bisa lagi hanya mengandalkan teknologi pengolahan di akhir, melainkan harus dimulai dari hulu melalui perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah.
“Pendekatan dari hulu sangat penting. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah menjadi kunci untuk mengurangi beban pengolahan di hilir,” katanya.
Bersama tim Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Nabilah juga telah meninjau langsung kondisi TPST Bantargebang pada Senin (21/4/2026) guna melihat situasi terkini di lapangan.
Ia turut menyoroti lemahnya implementasi regulasi, termasuk Peraturan Gubernur terkait kewajiban pemilahan sampah di sektor hotel, restoran, dan kafe (HORECA). Minimnya pengawasan dinilai menjadi penyebab utama kebijakan tersebut belum berjalan efektif.
Lebih lanjut, Nabilah mendorong pembangunan fasilitas pengolahan sampah skala kota sebagai solusi jangka pendek, dengan melibatkan lintas dinas serta pemanfaatan lahan melalui skema kerja sama.
“Kedaruratan ini membutuhkan reformasi dan kolaborasi menyeluruh, mulai dari kelembagaan, pembiayaan, hingga model bisnis pengelolaan sampah. Ini harus menjadi kerja bersama lintas pihak,” ujarnya.
Ia menegaskan, penanganan sampah di Jakarta tidak bisa dilakukan dengan satu pendekatan saja, melainkan memerlukan transformasi dari hulu, penguatan sistem di tingkat wilayah, serta inovasi berkelanjutan di sektor hilir.
