SBCNews.id – Pemerintah mengambil langkah strategis dengan menerapkan kebijakan work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) setelah Hari Raya Idul Fitri 2026. Kebijakan ini juga akan didorong untuk diikuti oleh sektor swasta, dengan tetap memastikan layanan publik berjalan normal.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah merespons tekanan global, khususnya lonjakan harga energi akibat konflik di Timur Tengah.
Meski aturan teknis masih dalam tahap finalisasi, pemerintah memastikan kebijakan ini akan mulai diberlakukan usai Lebaran.“WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan,” ujar Airlangga.Ia menjelaskan, kebijakan ini tidak akan mengganggu sektor pelayanan publik yang tetap diwajibkan beroperasi secara normal. Sementara itu, implementasi di sektor swasta bersifat imbauan, dengan koordinasi melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri.Langkah ini diharapkan mampu menekan konsumsi energi nasional, khususnya bahan bakar minyak (BBM), yang penggunaannya meningkat seiring mobilitas masyarakat.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi awal terkait dampak kebijakan tersebut terhadap penghematan energi.Dari perhitungan sementara, penerapan WFH satu hari dalam sepekan berpotensi mengurangi konsumsi BBM hingga sekitar 20 persen. Meski demikian, angka tersebut masih bersifat indikatif dan akan terus dikaji lebih lanjut.“Hitungan kasarnya sekitar seperlima atau 20 persen,” kata Purbaya.Namun demikian, pemerintah menilai penerapan WFH tidak bisa dilakukan secara penuh.
Pembatasan hanya satu hari dalam sepekan dipilih untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan produktivitas kerja.Menurut Purbaya, sejumlah pekerjaan masih membutuhkan kehadiran fisik agar dapat berjalan optimal, sehingga skema kerja hybrid dinilai menjadi solusi paling realistis saat ini.Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meredam dampak gejolak ekonomi global sekaligus mendorong pola kerja yang lebih adaptif tanpa mengorbankan kinerja pelayanan dan produktivitas nasional.
