SBCNews.id — Ketegangan di Semenanjung Korea kembali meningkat setelah Korea Utara melontarkan ancaman keras kepada Korea Selatan terkait dugaan pelanggaran wilayah udara menggunakan drone.
Adik Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Yo Jong, memperingatkan bahwa setiap provokasi yang melanggar kedaulatan negaranya akan dibalas dengan tindakan tegas. Dalam pernyataan yang dirilis kantor berita resmi KCNA pada Jumat (13/2/2026), ia menegaskan bahwa kedaulatan Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) “tidak dapat diganggu gugat”.
“Saya memberikan peringatan dini bahwa terulangnya provokasi yang melanggar kedaulatan DPRK yang tidak dapat diganggu gugat pasti akan memicu respons yang mengerikan,” ujar Kim.
Pyongyang juga menegaskan tidak akan memedulikan siapa pihak yang berada di balik pengiriman drone tersebut. Baik individu maupun organisasi sipil, menurutnya, tetap akan dianggap sebagai pelaku infiltrasi wilayah udara negara itu.
Penyelidikan Internal di Seoul
Menanggapi memanasnya situasi, Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan akan mengambil langkah pencegahan agar insiden serupa tidak kembali terjadi. Pemerintah di Seoul kembali menegaskan tiga prinsip dasar hubungan antar-Korea: saling mengakui dan menghormati sistem masing-masing, menahan diri dari tindakan bermusuhan, serta tidak mengupayakan unifikasi melalui absorpsi.
Sebelumnya, Seoul membantah keterlibatan pemerintah dalam insiden drone pada Januari lalu dan menyatakan bahwa penerbangan tersebut dilakukan oleh warga sipil.
Namun perkembangan terbaru menunjukkan penyelidikan kian meluas. Tim tugas gabungan militer dan kepolisian kini menyelidiki tiga prajurit aktif serta satu staf badan intelijen yang diduga terkait insiden tersebut.
Menteri Unifikasi Korea Selatan, Chung Dong-young, menyampaikan penyesalan mendalam atas peristiwa itu. Ia bahkan menduga pengiriman drone kemungkinan melibatkan unsur aparat yang masih loyal kepada mantan Presiden Yoon Suk Yeol.
Isu ini menjadi sensitif bagi Presiden Lee Jae Myung, yang sebelumnya berjanji memperbaiki hubungan dengan Pyongyang dengan menghentikan berbagai bentuk provokasi. Lee bahkan sempat mengisyaratkan kemungkinan permintaan maaf resmi demi meredakan ketegangan.
Jelang Kongres Partai Korut
Sejumlah pengamat menilai eskalasi retorika ini terjadi di tengah persiapan Korea Utara menggelar kongres partai penting pada akhir Februari. Agenda lima tahunan tersebut akan menentukan arah kebijakan luar negeri, strategi pertahanan, hingga ambisi nuklir Pyongyang.
Menurut Yang Moo-jin, mantan presiden Universitas Studi Korea Utara, pernyataan Kim Yo Jong mencerminkan bahwa Pyongyang tengah mencermati dinamika politik di Seoul secara saksama.
Dengan saling tuding dan penyelidikan yang masih berlangsung, hubungan dua Korea kembali berada di titik rawan. Insiden drone yang semula dipandang sebagai kasus terbatas kini berpotensi menjadi pemicu ketegangan yang lebih luas di kawasan.
Sumber:Kompas.com
