SBCNews.id-Isu tata kelola keuangan kembali mengguncang internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Nama Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya terseret polemik serius menyusul mencuatnya dokumen audit internal yang menyinggung dugaan penyimpangan keuangan, termasuk indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp100 miliar.
Dana tersebut dikaitkan dengan terpidana korupsi Mardani H. Maming, memicu ketegangan berkepanjangan di tubuh organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. Meski sejumlah pihak menyebut dokumen audit tersebut masih berstatus draf dan belum final, fakta-fakta baru terus bermunculan dan memperkeruh situasi.
Salah satu sorotan tajam mengarah pada aliran dana PBNU ke luar negeri. Berdasarkan informasi yang dihimpun, PBNU tercatat melakukan tiga kali transfer internasional dengan nilai masing-masing USD84.333. Total dana yang telah dikirim mencapai USD252.999 atau sekitar Rp4,15 miliar.
Dialansir dari inilah, Transfer tersebut dilakukan pada 2 Januari 2025, 25 Maret 2025, dan 19 Agustus 2025 ke dua organisasi berbeda, yakni Home of Divine Grace dan LibForAll Foundation. Kendati menggunakan nama berbeda, kedua organisasi tersebut mencantumkan alamat identik di Winston-Salem, North Carolina, Amerika Serikat.
Seluruh transaksi tercatat menggunakan kode tujuan “2570–Penelitian dan Pengembangan” yang bersumber dari rekening Bank Mandiri PBNU. Selain dana yang telah terkirim, terdapat pula rencana anggaran yang diajukan Center for Shared Civilizational Values (CSCV) untuk membiayai empat konsultan Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN NU) hingga 2026. CSCV sendiri sejak 2022 ditunjuk PBNU sebagai wahana utama keterlibatan internasional NU sekaligus Sekretariat Tetap Forum Agama G20 (R20).
Upaya konfirmasi kepada jajaran elite PBNU belum membuahkan hasil. Gus Yahya, Sekjen PBNU Amin Said Husni, hingga Menteri Sosial RI yang juga mantan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) belum memberikan tanggapan. Syuriyah PBNU pun memilih bungkam. “Mohon maaf ya,” ujar Katib Syuriyah PBNU Sarmidi Husna singkat.
Di tengah polemik tersebut, Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar juga mencopot penasihat khusus Gus Yahya, Charles Holland Taylor. Pencopotan ini dikaitkan dengan isu dugaan zionisme dan diumumkan melalui Surat Edaran resmi PBNU.
Taylor diketahui memiliki keterkaitan erat dengan sejumlah lembaga internasional, termasuk LibForAll Foundation, Bayt ar-Rahmah, Humanitarian Islam, serta Center for Shared Civilizational Values (CSCV). Ia juga tercatat mendirikan LibForAll bersama Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 2003.
Menanggapi berbagai tudingan tersebut, Gus Yahya akhirnya angkat bicara melalui surat klarifikasi resmi tertanggal 21 Desember 2025. Ia dengan tegas membantah tuduhan penyalahgunaan dana Rp100 miliar maupun dugaan suap kepada KPK.
“Tuduhan bahwa saya menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan menyuap KPK tidak sesuai dengan fakta,” tegas Gus Yahya. Ia menjelaskan, sebagian dana merupakan sumbangan operasional PBNU, sementara sisanya telah diperintahkan untuk dikembalikan sesuai prosedur.
Gus Yahya juga mengakui adanya kekhilafan dalam proses seleksi narasumber AKN NU dan menyatakan program tersebut dihentikan sementara sebagai bentuk tanggung jawab dan koreksi atas arahan Rais Aam.
Di sisi lain, Gus Yahya menolak pencopotannya sebagai Ketua Umum PBNU. Ia menilai keputusan Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 bertentangan dengan AD/ART NU, seraya menegaskan bahwa pencabutan mandat hanya bisa dilakukan melalui muktamar atau muktamar luar biasa.
Meski konflik internal kian terbuka, Gus Yahya menyerukan jalan islah dan dialog. “Saya tunduk dan siap menahan diri demi kesatuan, keutuhan, dan kemajuan Nahdlatul Ulama,” tulisnya.
Polemik ini pun menempatkan PBNU pada persimpangan penting: antara pembenahan tata kelola, konsistensi aturan organisasi, dan upaya menjaga marwah jam’iyah di tengah sorotan publik nasional maupun internasional.
