SBCNEWS.id – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2026) siang. Aksi tersebut dijadwalkan mulai pukul 13.00 WIB.
Rencana demonstrasi ini membuat kawasan sekitar kompleks parlemen berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas. Polisi pun menyiapkan pengamanan serta rekayasa arus kendaraan secara situasional sesuai perkembangan massa di lapangan.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Akhmadi membenarkan adanya aksi mahasiswa tersebut. Sebanyak 3.983 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan kegiatan.
Personel gabungan tersebut berasal dari unsur TNI, Polri, Pemerintah Daerah, serta pengamanan dalam (Pamdal). Polda Metro Jaya juga menyebut personel akan ditempatkan berdasarkan lokasi, karakter, dan kebutuhan masing-masing kegiatan.
“Pelayanan dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan aman dan tertib, sekaligus menjaga aktivitas warga lainnya tetap berjalan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto. Untuk mengantisipasi kepadatan, kepolisian menyiapkan rekayasa lalu lintas yang penerapannya menyesuaikan kondisi di lapangan.
Masyarakat yang tidak memiliki keperluan di sekitar Gedung DPR/MPR RI diimbau mempertimbangkan jalur alternatif. Salah satu ruas yang perlu diwaspadai adalah Jalan Gatot Subroto, terutama di sekitar kompleks parlemen.
Pengendara diminta mengikuti arahan petugas apabila terjadi perubahan arus lalu lintas. Dalam aksi bertajuk Seruan Aksi Nasional tersebut, BEM SI membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan sektor pendidikan.
Di antaranya adalah mendesak pembahasan dan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) secara partisipatif dan komprehensif. BEM SI juga mendorong pemerintah merealisasikan pendidikan gratis. Selain itu, mahasiswa menyoroti kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan serta meminta adanya jaminan keberlanjutan bagi perguruan tinggi swasta dalam penerapan kebijakan pendidikan tinggi gratis.
Dengan adanya aksi tersebut, masyarakat yang hendak melintas di kawasan DPR/MPR RI disarankan mengatur perjalanan lebih awal dan menyiapkan rute alternatif untuk mengantisipasi perubahan kondisi lalu lintas. Rekayasa lalu lintas bersifat situasional sehingga pengendara tetap perlu memperhatikan informasi dan arahan petugas di lapangan selama aksi berlangsung.
