SBCNews.id – Ketika peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur diharapkan di beberapa daerah yang terkena bencana, justru ada kabar miring yang kurang mengenakan. Yaitu akan dilaporkannya BPBD Jatim ke Kejati oleh salah satu LSM anti korupsi yang mengatas namakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim.
Laporan tersebut terkait dugaan Mark up harga dalam pengadaan barang terpal untuk tenda, yang nantinya diberikan kepada daerah terdampak bencana.
Senin (5/1/2025) menurut Heru Satriyo Koordinator MAKI Jatim saat dikonfirmasi. Heru MAKI menjelaskan bahwa dari tahapan perencanaan awal adanya beberapa pengadaan barang di dalam anggaran pengadaan BPBD Jatim, sudah banyak ditemukan potensi dugaan mark up harga barang per item pengadaan. Dan sangatlah jelas sekali bahwa dalam penentuan harga awal yang tersaji dalam SIRUP LKPP BPBD Jatim,potensi dugaan mark up sudah sangat jelas tertera didalamnya.
“Kami sudah identifikasi pelaksanaan pengelolaan anggaran BPBD Jatim ini mulai tahun 2023 sampai akhir tahun 2025,dan saat ini berkas laporan dugaan korupsi pada BPBD Jatim sudah mendekati sempurna serta secepatnya akan dibawa ke kantor Kejati Jatim,” ungkap Heru MAKI.
“Salah satu contoh pengadaan terpal, harga di pabrikan sekitar 120-130 ribu per meter namun harga pengadaan bisa mencapai 500 ribu permeter,” tambahnya
Saat dikonfirmasi melalui pesan Whats App kepada, Satriyo Nurseno, S.STP, M.IP Kabid Kedaruratan & Logistik menjawab. Kalau pihaknya masih belum mendapat surat pengaduannya.
Selain itu Satriyo juga menjelaskan, terkait dugaan Mark up pengadaan terpal untuk daerah yang terdampak bencana. Bahwa pihaknya sudah melaksanakan sesuai aturan sesuai pagu yang ad apada e katalog”Kami sesuai pagu dan e katalog, sudah ada aturannya yang jelas,” ujar Satriyo.(Ryd)
