SBCNews.id – Pemerintah memastikan harga katering bagi jemaah haji Indonesia tidak mengalami kenaikan meski situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah tengah memanas dan berdampak pada fluktuasi harga pangan global.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada permintaan penyesuaian harga dari pihak penyedia katering.
“Tidak ada. Pihak-pihak katering juga tidak meminta perubahan harga,” ujar Irfan saat ditemui di Jakarta, Selasa (21/4).
Ia mengakui bahwa ketegangan geopolitik turut memicu kenaikan harga sejumlah komoditas di pasar global akibat gangguan rantai pasok. Namun, kondisi tersebut belum berdampak langsung terhadap penyediaan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia.
Meski demikian, pemerintah tetap mencermati fluktuasi harga di pasar domestik agar tidak memengaruhi kualitas layanan konsumsi. “Mudah-mudahan itu tidak berpengaruh pada kualitas makanan,” tambahnya.
Dalam penyediaan konsumsi, pemerintah mengombinasikan dua skema, yakni makanan siap santap (ready to eat/RTE) yang dikirim dari dalam negeri serta makanan yang diolah langsung di dapur di Arab Saudi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan pemerintah telah membuka peluang pengiriman makanan siap santap dari Indonesia untuk jemaah haji di Tanah Suci.
Menurutnya, pengiriman tersebut dimungkinkan selama produk hanya diperuntukkan bagi konsumsi jemaah Indonesia dan tidak diperjualbelikan di Arab Saudi. Kesepakatan ini telah difasilitasi melalui penandatanganan nota kesepahaman lintas kementerian.
Di sisi lain, pemerintah juga mulai merealisasikan ekspor bumbu instan dan makanan siap saji sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi haji. Sebanyak 100 ton logistik telah dikirim pada awal April 2026, dengan total kebutuhan mencapai 230 ton.
Program ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menembus pasar global. Produk yang dikirim telah melalui proses standardisasi ketat, termasuk sertifikasi halal dan uji ketahanan.
Selain itu, distribusi logistik didukung oleh sinergi berbagai pihak, termasuk PT Pos Indonesia dan Garuda Indonesia, guna memastikan rantai pasok berjalan efisien dan tepat waktu.
Pemerintah berharap langkah ini dapat memperkuat kemandirian ekonomi nasional sekaligus menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai pengirim jemaah, tetapi juga pemasok produk pangan bernilai tambah di pasar internasional.
